Kamis, 23 April 2015
Militer Pakistan Klaim Bunuh 47 Militan Taliban
PESHAWAR, KOMPAS.com -
Militer Pakistan, Kamis (23/4/2015), mengklaim telah menewaskan
sedikitnya 47 militan Taliban dalam dua hari serangan udara yang
merupakan bagian dari operasi terhadap pemberontak yang dimulai tahun
lalu di wilayah barat laut negara itu.
Serangan terbaru itu menghantam daerah Datta Khel di distrik suku di Waziristan Utara, dekat perbatasan Afganistan, yang dianggap sebagai basis pemberontak Taliban. Di masa lalu daerah tersebut telah berulang kali menjadi sasaran pesawat tak berawak AS.
"Sebanyak 22 teroris tewas dalam serangan udara yang tepat sasaran tadi malam di sebuah daerah di dekat Datta Khel di Waziristan Utara," kata militer dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis.
Militer telah meningkatkan tanggapannya terhadap pemberontakan kaum militan Islam Pakistan, yang telah merenggut puluhan ribu nyawa warga sipil sejak 2004 ketika Al Qaeda dan militan Taliban melarikan diri dari Afganistan ke daerah suku tersebut.
Serangan hari Kamis itu terjadi sehari setelah 20 gerilyawan tewas di lembah Tirah di distrik suku Khyber, di mana kelompok-kelompok Taliban dan Lashkar-e-Islam Pakistan memiliki basis pertahanan.
"Dalam serangan udara yang tepat sasaran di Tirah, Khyber, hari ini, 20 teroris - termasuk tiga pengebom bunuh diri, tewas. Merusakan persembunyian teroris termasuk amunisi dan ransum mereka," kata militer dalam sebuah pernyataan pada Rabu malam.
Dalam insiden lain pada Rabu larut malam, militer mengatakan telah menewaskan lima gerilyawan dalam operasi pencarian di daerah Shakto di distrik suku di Waziristan Selatan.
Khyber merupakan salah satu dari tujuh distrik suku otonom di sepanjang perbatasan barat pegunungan Pakistan, yang menjadi sarang kaum militan Islam setelah invasi pimpinan AS di Afganistan tahun 2001.
Militer memulai serangan terbaru di Khyber pada Oktober 2014, empat bulan setelah serangan berdarah Taliban di bandara Karachi yang mengakhiri pembicaraan damai dan memicu operasi serupa dimulai di distrik Waziristan Utara.
Serangan udara, artileri, mortir dan pasukan darat telah digunakan untuk mengambil kembali wilayah itu. Kedua daerah konflik itu tak dapat dijangkau wartawan sehingga sulit untuk memverifikasi jumlah dan identitas mereka yang tewas.
Sumber: Kompas.com
Serangan terbaru itu menghantam daerah Datta Khel di distrik suku di Waziristan Utara, dekat perbatasan Afganistan, yang dianggap sebagai basis pemberontak Taliban. Di masa lalu daerah tersebut telah berulang kali menjadi sasaran pesawat tak berawak AS.
"Sebanyak 22 teroris tewas dalam serangan udara yang tepat sasaran tadi malam di sebuah daerah di dekat Datta Khel di Waziristan Utara," kata militer dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis.
Militer telah meningkatkan tanggapannya terhadap pemberontakan kaum militan Islam Pakistan, yang telah merenggut puluhan ribu nyawa warga sipil sejak 2004 ketika Al Qaeda dan militan Taliban melarikan diri dari Afganistan ke daerah suku tersebut.
Serangan hari Kamis itu terjadi sehari setelah 20 gerilyawan tewas di lembah Tirah di distrik suku Khyber, di mana kelompok-kelompok Taliban dan Lashkar-e-Islam Pakistan memiliki basis pertahanan.
"Dalam serangan udara yang tepat sasaran di Tirah, Khyber, hari ini, 20 teroris - termasuk tiga pengebom bunuh diri, tewas. Merusakan persembunyian teroris termasuk amunisi dan ransum mereka," kata militer dalam sebuah pernyataan pada Rabu malam.
Dalam insiden lain pada Rabu larut malam, militer mengatakan telah menewaskan lima gerilyawan dalam operasi pencarian di daerah Shakto di distrik suku di Waziristan Selatan.
Khyber merupakan salah satu dari tujuh distrik suku otonom di sepanjang perbatasan barat pegunungan Pakistan, yang menjadi sarang kaum militan Islam setelah invasi pimpinan AS di Afganistan tahun 2001.
Militer memulai serangan terbaru di Khyber pada Oktober 2014, empat bulan setelah serangan berdarah Taliban di bandara Karachi yang mengakhiri pembicaraan damai dan memicu operasi serupa dimulai di distrik Waziristan Utara.
Serangan udara, artileri, mortir dan pasukan darat telah digunakan untuk mengambil kembali wilayah itu. Kedua daerah konflik itu tak dapat dijangkau wartawan sehingga sulit untuk memverifikasi jumlah dan identitas mereka yang tewas.
Sumber: Kompas.com
Singapura Selangkah Lagi Menuju "Smart Nation"
SINGAPURA, KOMPAS.com - Rencana Singapura menjadikan negaranya "bangsa yang pintar" (smart nation)
kini akan segera jadi kenyataan. Tiap inci di Singapura mulai terhubung
satu dengan lainnya melalui sensor dan internet untuk meningkatkan
pelayanan pada masyarakat.
"Kami menggunakan berbagai data untuk meningkatkan layanan pada masyarakat di berbagai bidang, seperti: kesehatan, transportasi, dan sumber daya," kata Steve Leonard, Deputi Eksekutif Infocomm Development Authority (IDA) Singapura kemarin.
Jika perkataan Leonard berhasil diwujudkan maka Singapura akan menjadi negara pertama yang mengoneksikan semua infrastrukturnya.
Selama setahun terakhir Singapura telah mengumpulkan data-data terkait sistem, seperti transportasi. Negara kecil ini bahkan mampu mengetahui ke mana kendaraan pribadi bepergian, melalui perangkat on board unit yang juga digunakan untuk membayar tol dan parkir.
Menurut Leonard, hal yang penting adalah tidak membiarkan data itu tersebar sendiri-sendiri. IDA sedang berupaya untuk menghubungkan data-data dari sumber berbeda untuk mengatasi masalah di masa depan. Salah satu contoh yang diangkat Leonard adalah semakin bertambahnya populasi warga lanjut usia di Singapura.
Dengan data yang terintegrasi dari rumah sakit misalnya, memungkinkan untuk tim medis memantau kesehatan pasien lanjut usia tanpa mereka harus bertatap muka di rumah sakit. Ini merupakan sistem yang sudah diujicoba di salah satu rumah sakit pemerintah yaitu Tan Tock Seng.
Sumber: Kompas.com
"Kami menggunakan berbagai data untuk meningkatkan layanan pada masyarakat di berbagai bidang, seperti: kesehatan, transportasi, dan sumber daya," kata Steve Leonard, Deputi Eksekutif Infocomm Development Authority (IDA) Singapura kemarin.
Jika perkataan Leonard berhasil diwujudkan maka Singapura akan menjadi negara pertama yang mengoneksikan semua infrastrukturnya.
Selama setahun terakhir Singapura telah mengumpulkan data-data terkait sistem, seperti transportasi. Negara kecil ini bahkan mampu mengetahui ke mana kendaraan pribadi bepergian, melalui perangkat on board unit yang juga digunakan untuk membayar tol dan parkir.
Menurut Leonard, hal yang penting adalah tidak membiarkan data itu tersebar sendiri-sendiri. IDA sedang berupaya untuk menghubungkan data-data dari sumber berbeda untuk mengatasi masalah di masa depan. Salah satu contoh yang diangkat Leonard adalah semakin bertambahnya populasi warga lanjut usia di Singapura.
Dengan data yang terintegrasi dari rumah sakit misalnya, memungkinkan untuk tim medis memantau kesehatan pasien lanjut usia tanpa mereka harus bertatap muka di rumah sakit. Ini merupakan sistem yang sudah diujicoba di salah satu rumah sakit pemerintah yaitu Tan Tock Seng.
Sumber: Kompas.com
Jokowi: Xi, Abe, Tunjukkan Saya Uangnya
JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden
Joko Widodo hanya meminta satu permintaan kepada Presiden Tiongkok Xi
Jinping dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe ketika bertemu kedua
pemimpin itu di Jakarta, Rabu (22/4/2015).
"Mari segera berbisnis dan tunjukkan saya uangnya. Kita tidak lagi membahas mengenai perjanjian atau kesepakatan karena kita sudah bertemu beberapa kali sebelumnya," kata Jokowi.
Jokowi mengungkapkan hal itu kepada wartawan seusai bertemu kedua pemimpin Asia Timur itu di sela-sela penyelenggaraan Peringatan 60 Tahun Konferensi Asia Afrika.
"Pertemuan ini adalah untuk menindaklanjuti implementasi dari perjanjian yang telah disepakati," kata Jokowi.
Jokowi mengunjungi Beijing dan Tokyo bulan Maret lalu guna memboyong para investor dari negara ekonomi terbesar kedua dan ketiga dunia itu untuk berinvestasi dalam membangun infrastruktur di Tanah Air, seperti jalan, pelabuhan, dan jalur kereta api. Pertemuan bilateral bulan lalu itu menghasilkan perjanjian awal bernilai 63 miliar dollar AS dengan perusahaan Tiongkok. Di Tokyo, Jokowi membawa pulang komitmen dari perusahaan Jepang untuk berinvestasi senilai 8,9 miliar dollar AS di sejumlah proyek di Indonesia.
Jokowi menambahkan, baik Xi maupun Abe setuju untuk segera merealisasikan sejumlah kerja sama proyek pembangunan dalam tahun ini.
Menteri-menteri yang berkaitan akan segera bertemu dengan menteri Tiongkok dan Jepang untuk mendiskusikan proyek apa yang bisa dilaksanakan tahun ini, tahun depan, dan dalam lima tahun pemerintahan Jokowi ke depan.
Sumber: Kompas.com
"Mari segera berbisnis dan tunjukkan saya uangnya. Kita tidak lagi membahas mengenai perjanjian atau kesepakatan karena kita sudah bertemu beberapa kali sebelumnya," kata Jokowi.
Jokowi mengungkapkan hal itu kepada wartawan seusai bertemu kedua pemimpin Asia Timur itu di sela-sela penyelenggaraan Peringatan 60 Tahun Konferensi Asia Afrika.
"Pertemuan ini adalah untuk menindaklanjuti implementasi dari perjanjian yang telah disepakati," kata Jokowi.
Jokowi mengunjungi Beijing dan Tokyo bulan Maret lalu guna memboyong para investor dari negara ekonomi terbesar kedua dan ketiga dunia itu untuk berinvestasi dalam membangun infrastruktur di Tanah Air, seperti jalan, pelabuhan, dan jalur kereta api. Pertemuan bilateral bulan lalu itu menghasilkan perjanjian awal bernilai 63 miliar dollar AS dengan perusahaan Tiongkok. Di Tokyo, Jokowi membawa pulang komitmen dari perusahaan Jepang untuk berinvestasi senilai 8,9 miliar dollar AS di sejumlah proyek di Indonesia.
Jokowi menambahkan, baik Xi maupun Abe setuju untuk segera merealisasikan sejumlah kerja sama proyek pembangunan dalam tahun ini.
Menteri-menteri yang berkaitan akan segera bertemu dengan menteri Tiongkok dan Jepang untuk mendiskusikan proyek apa yang bisa dilaksanakan tahun ini, tahun depan, dan dalam lima tahun pemerintahan Jokowi ke depan.
Sumber: Kompas.com
Presiden Hollande: Hukuman Mati Merusak Hubungan Indonesia-Perancis
PARIS, KOMPAS.com — Presiden Perancis Francois Hollande, Rabu (22/4/2015), mendesak Pemerintah Indonesia agar tidak mengeksekusi warganya, Serge Atlaoui (51), karena akan merusak hubungan kedua negara.
"Mengeksekusi Serge Atlaoui akan berpengaruh buruk bagi Indonesia, merusak hubungan baik yang ingin kita bina," kata Hollande dalam sebuah jumpa pers.
"Mengeksekusi Serge Atlaoui akan berpengaruh buruk bagi Indonesia, merusak hubungan baik yang ingin kita bina," kata Hollande dalam sebuah jumpa pers.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Perancis Laurent Fabius, Rabu (22/4/2015), memanggil Duta Besar Indonesia di Paris, Hotmangaradja MP Pandjaitan, untuk membicarakan rencana eksekusi hukuman mati terhadap salah seorang warga Perancis.
Pemanggilan Dubes Indonesia ini hanya berselang satu hari setelah Mahkamah Agung Indonesia menolak permohonan terpidana mati Sergei Atlaoui (51).
Menurut Fabius, Perancis menolak tegas penerapan hukuman mati di seluruh dunia, apa pun alasannya. Namun, di sisi lain, Menlu Perancis menyatakan menghormati kedaulatan Indonesia.
Dia menambahkan, hukuman mati Sergei Atlaoui telah dibicarakan pada pertemuan internal otoritas Perancis, termasuk di tingkat tertinggi.
Pemerintah Perancis juga menyatakan dukungan atas peninjauan kembali (PK) yang diajukan Atlaoui ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dan meminta proses tersebut berjalan adil sesuai dengan Konvensi Internasional Hak Asasi Manusia.
Sumber: Kompas.com
Pidato Jokowi Dipuji, tetapi...
JAKARTA, KOMPAS.com — Pidato Presiden Joko Widodo pada pembukaan Konferensi Asia Afrika, Rabu (22/4/2015), "menjewer" badan ekonomi dunia, yaitu Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF), dan Bank Pembangunan Asia (ADB). Pasalnya, tiga badan ekonomi tersebut dianggap tak berkontribusi maksimal menyelesaikan masalah ekonomi negara-negara yang tertinggal di Asia dan Afrika.
Namun, pidato tersebut diharapkan tak hanya
jadi retorika semata. Presiden, melalui Konferensi Asia Afrika (KAA),
ditunggu untuk melakukan upaya nyata suatu badan baru yang benar-benar
berfungsi bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat di Asia dan Afrika.
"Pidato tersebut bagus, retorikanya. Nah, sekarang alternatifnya apa untuk melakukan support
pembangunan, di negara-negara Afrika terutama? Kan tidak ada. Makanya
peran badan baru di luar Bank Dunia itu perlu," ujar pengamat ekonomi
Didik J Rachbini kepada Kompas.com, Jakarta, Kamis (23/4/2015).
Sumber: Kompas.com
Langganan:
Postingan (Atom)